Berita Pemilu Daerah: Sabtu, 3 Januari 2009 INDONESIA MEMILIH LEMBAGA SWADAYA: Masyarakat Lambar Awasi Politisi Busuk

Sabtu, 3 Januari 2009
INDONESIA MEMILIH
LEMBAGA SWADAYA: Masyarakat Lambar Awasi Politisi Busuk

LIWA (Lampost): Sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Lampung Barat menyepakati kriteria politisi busuk pada Pemilu Legislatif 2009. Pertemuan digelar di kantor Sekretariat Bersama Kecamatan Sumber Jaya, Rabu (31-12).

Menurut Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Masyarakat Antipolitisi Busuk (KMAPB) Kabupaten Lampung Barat, Taswin Farizullah, kriteria politisi busuk adalah para politisi yang melakukan politik uang, mengumbar janji, koruptor, penjahat HAM, dan melanggar HAM. "Termasuk juga calon yang memiliki moral yang buruk, misalnya penjudi, miras, dan pengguna narkoba," kata Taswin.

Pertemuan dihadiri berbagai elemen masyarakat Lampung Barat, di antaranya Komite Antikorupsi (KoAK) yang diketuai Ahmad Kosim, Forum Komunikasi Pemuda Pelajar dan Mahasiswa (FKPPM) Anton Hilman, Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Kesin, dan Lembaga Moror Comunity (LCM) dan Solidaritas Pembebas Rakyat (SPR).

Lebih lanjut, Taswin mengatakan tim yang tergabung dalam berbagai elemen ini akan melaksanakan beberapa program, di antaranya kampanye publik di media cetak dan elektronik, selebaran, baliho, serta spanduk.

Selain itu, tim juga akan menggelar pendidikan politik kepada masyarakat, seperti diskusi berbasis masyarakat, training mengenai politisi busuk. "Kami juga akan terus melakukan advokasi terhadap kasus-kasus pelanggaran nantinya. Hal ini bertujuan mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berhati-hati dalam memilih pemimpin rakyat atau calon legislatif pada Pemilu 2009," kata dia.

Taswin juga mengatakan masyarakat memiliki peranan penting dan berkewajiban dalam menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi 2009, terutama pada Pemilu Legislatif pada April 2009. Menurut Taswin, proses pemilu tersebut pada dasarnya tidak hanya sekadar memilih siapa yang akan menjadi wakil rakyat, tetapi proses pembelajaran demokrasi yang sesuai dengan aturan hukum yang benar.

"Masyarakat harus benar-benar jeli membuka mata, telinga, dalam menentukan nasib Lampung Barat lima tahun ke depan," kata Taswin.--sumber lampung post