Berita Pemilu Nasional/Daerah: Pemasangan Iklan Harus Adil dan Setara

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Pemasangan iklan calon anggota legislatif di media massa, baik cetak maupun elektronik harus mempertimbangkan asas adil dan setara. Aturan ini akan diatur bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung dan media massa lainnya.

"Jangan sampai ada caleg yang dalam masa kampanye diberikan porsi yang berbeda dengan caleg lain. Termasuk space kolom iklan di media cetak maupun durasi di media elektronik," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Edwin Hanibal, saat acara pelatihan wartawan dengan tema Meliput Pemilu 2009 dengan perspektif jurnalisme eksplanatory, Sabtu (1-11) lalu.
Pelatihan jurnalisme ini diselenggarakan lembaga swadaya masyarakat asal Jerman, Friedrich Naumann Stiftung, Sumatera Institut, dan YPBHI Lampung, selama tiga hari di Hotel Grand Anugerah yang berakhir kemarin.

Sedangkan soal sistem penetapan calon terpilih, KPU akan berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku yakni BPP dan nomor urut. "Namun bisa saja parpol dapat mengusulkan sistem penetapan lainnya misalnya suara terbanyak asalkan sudah diatur dalam internal partai melalui pembuatan surat pengunduran diri," kata Edwin.

Sementara itu, mengomentari harapan agar KPU tidak hanya menetapkan anggota Dewan saja, tapi juga menjaring caleg yang bersih, berkualitas, dan profesional. Edwin mengatakan pihaknya tidak bisa intervensi soal caleg yang diusulkan parpol apakah bersih atau hasil KKN. "Kami hanya tahu siapa caleg itu setelah ada usulan parpol," kata dia.

Hadir dalam pelatihan tersebut sejumlah wartawan baik dari media cetak dan media elektronik di Lampung.

Sementara itu, mengenai dampak pemekaran wilayah dengan adanya kabupaten Pringsewu, Mesuji, dan Tulangbawang Barat, Edwin mengatakan KPU akan mengonsultasikannya terlebih dahulu dengan KPU pusat terkait pemisahan daerah pemilihan. "Kami akan konsultasi setelah pemekaran tersebut diundangkan. Saat ini kan baru hasil dari rapat paripurna saja." Menurut Edwin, semua itu juga tergantung ketersediaan SDM, waktu, dan anggaran.--sumber harian lampung post tanggal 3 nopember 2008--