Berita Pemilu Nasional: Netralitas TNI adalah Harga Mati

BANDUNG (Ant/Lampost): Netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Pemilu 2009 merupakan harga mati. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo di sela-sela pelantikan pangdam III Siliwangi di Lapangan Manunggal Brigif 15 Kujang II Cimahi, Kamis (13-11), menegaskan netralitas TNI pada Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009 tidak bisa ditawar lagi. Menurut Agustadi, dia akan memberikan sanksi tegas bagi prajurit AD yang gagal menjaga netralitas.

"Komitmen TNI jelas dan tegas, netral pada Pemilu 2009 mendatang. Siapa pun yang gagal menjaga netralitas, akan disanksi sesuai aturan, mulai dari yang paling ringan hingga pidana," kata Agustadi. Selain menuntut komitmen netralitas, KSAD juga meminta jajarannya untuk tetap menjaga loyalitas, soliditas, dan profesionalitas.

KSAD menegaskan tidak ada toleransi bagi prajurit aktif yang meninggalkan netralitasnya pada Pemilu 2009 mendatang. "Tingkatkan pengawasan dan upaya antisipasi terhadap pelanggaran disiplin," kata dia.

Setiap prajurit AD, kata dia, harus tetap memegang erat saptamarga dan sumpah prajurit dalam setiap gerak dan langkah pengabdiannya. KSAD mengimbau seluruh jajaran TNI AD untuk bersinergi dan turut serta menciptakan kondisi kondusif menjelang Pemilu 2009 mendatang.

"Kodam sebagai pembina kewilayahan harus bersinergi menciptakan suasana kondusif jelang 2009 dan tetap menjaga netralitas," ujar dia. Ketika ditanyakan pergantian pucuk pimpinan Kodam dengan eskalasi keamanan menjelang Pemilu 2009, secara tegas KSAD membantah. "Tak ada kaitannya dengan Pemilu 2008, pergantian ini proses biasa dalam rangka tour area of duty di lingkungan TNI AD," kata Agustadi.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan TNI untuk terus memegang teguh komitmen netralitas dalam politik praktis. Sebab, fungsi TNI adalah sebagai perangkat pertahanan dan keamanan bangsa, tidak boleh ada kepentingan politik apa pun yang merasukinya. "Komitmen TNI itu tegak lurus, yakni kepada bangsa dan negara," kata Presiden SBY saat upacara HUT ke-63 TNI di Koarmatim, Surabaya, Selasa (14-10).

Kepala Negara mengatakan meskipun dalam alam demokrasi, pemerintahan berganti setiap lima tahun sekali. Namun loyalitas TNI kepada bangsa dan negara tidak boleh goyah. "TNI adalah milik nasional yang tidak pernah berubah," kata pensiunan jenderal berbintang empat itu.
Sehingga, kata SBY, reformasi TNI tidak boleh berhenti. Karena selama ini reformasi TNI telah berjalan dengan baik. "Selama 10 tahun ini TNI telah melalui masa-masa krusial. Untuk transformasi utuh, memang memerlukan waktu," kata dia.

Sementara untuk memberi arahan teknis tentang netralitas, Markas Besar (Mabes) TNI mencetak dan membagikan lebih dari 400 ribu buku saku bagi para prajurit di tiga angkatan. Buku tersebut berisi tentang pedoman netralitas anggota TNI.

Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengatakan buku itu menjadi sarana pengendali pimpinan. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi prajurit untuk tidak mengerti mengenai rambu-rambu dalam hal politik. "Buku itu adalah salah satu media bagi pimpinan TNI untuk sosialisasi hal yang boleh atau tidak dilakukan anggota prajurit terkait Pemilu 2009," kata jenderal bintang empat itu ditemui usai geladi bersih upacara HUT TNI di Koarmatim, Surabaya, Minggu (12-10).

Panglima TNI mengaku melalui pesan di buku itu, dia sebagai pimpinan di jajaran TNI telah tuntas menyampaikan larangan berpolitik praktis kepada prajuritnya. Kendati demikian, para komandan satuan diminta tetap menindaklanjuti dengan memberikan pengertian lebih detail kepada bawahannya. "Dengan buku ini saya yakin bahwa yang saya sampaikan sudah dimengerti oleh prajurit, karena tidak ada prajurit yang buta huruf," kata jenderal yang saat ditemui didampingi Kasad, Kasal, Kasau, dan Kasum TNI.

Sementara Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Marsda TNI Sagom Tamboen, mengatakan buku itu mulai 14 Oktober 2008 sudah dibagikan semua kepada para prajurit. Buku berisi netralitas TNI dalam pemilu itu berisi hal yang tidak boleh dilakukan oleh prajurit.
Dia menegaskan bahwa pencetakan buku saku itu merupakan wujud dari komitmen TNI untuk tetap netral. "Sebagaimana disampaikan Panglima TNI bahwa netralitas TNI merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi," kata perwira tinggi Angkatan Udara itu- sumber harian lampung post 14 nopember 2008--