Berita Pemilu Nasional: KPU Khawatir Pemilu 2009 Tidak Serentak

JAKARTA (Lampost): Komisi Pemilihan Umum (KPU) khawatir pelaksanaan Pemilu 2009 tidak dapat serentak apabila pemerintah tidak membantu distribusi logistik.

Anggota KPU Andi Nurpati, Kamis (13-11), mengatakan biaya distribusi logistik pemilu yang dianggarkan KPU hanya sampai KPU kabupaten/kota. Sedangkan biaya distribusi logistik dari KPU kabupaten/kota sampai tempat pemungutan suara (TPS) dibantu pemerintah seperti pada Pemilu 2004.

"Kalau pendistribusian logistik pemilu tidak difasilitasi pemerintah, KPU belum optimistis mampu melaksanakan pemilu serentak di seluruh daerah. Kalau tidak difasilitasi pemerintah, seharusnya anggaran untuk itu dianggarkan pada APBN," kata Andi Nurpati di kantor KPU, Jakarta.

Menurut Andi, anggaran pendistribusian logistik pemilu dari KPU kabupaten/kota ke TPS itu tidak harus dianggarkan pada anggaran KPU. "Pada Pemilu 2004 pendistribusian itu dibantu pemerintah daerah. Sekarang pun KPU berharap dibantu pemerintah daerah sesuai dengan Pasal 121 UU No. 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Yang penting bagaimana distribusi ini bisa berjalan. Terserah pemerintah. Bolehlah pemerintah daerah merevisi anggaran misalnya pada pos anggaran Kesatuan Bangsa (Kesbang), anggaran pendistribusian itu bisa dianggarkan," kata dia.

Wajib Bantu

Menurut Andi, KPU berharap kebijakan pemerintah membantu anggaran distribusi logistik itu bersifat wajib. "Kalau nggak, mana mungkin logistik sampai di TPS. Terutama surat suara."
KPU, menurut Andi, telah mengirim surat ke pemerintah yang mengatakan pentingnya bantuan fasilitas untuk distribusi logistik dari KPU kabupaten/kota ke PPK/PPS, fasilitasi sekretariat PPK, dan fasilitas sekretariat PPS. Pada Pemilu 2004, distribusi logistik dibantu APBD.

"Itulah yang kami inginkan agar Pemilu 2009 disamakan saja dengan Pemilu 2004. Pemilu ini hajat negara. Jadi pemerintah dan masyarakat agar sama-sama menyukseskan pemilu ini," kata Andi.

Menurut anggota KPU dari Lampung itu, kalau sampai akhir November 2008 tidak ada kejelasan, dia akan mengusulkan dalam pleno untuk bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Kalaupun pemerintah tidak memberikan fasilitas, itu juga harus diperjelas sehingga KPU bisa mengantisipasi. Distribusi logistik di Papua Barat itu anggarannya tidak kecil karena distribusi di sana harus menggunakan helikopter atau pesawat khusus. Atau bantuan menggunakan pesawat tempur atau kapal laut," kata Andi.

Menurut Andi, fasilitas distribusi tidak harus berupa uang. Kelancaran distribusi penting karena ini akan mengancam pemilu tidak dapat dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia.--sumber lampung post 14 nopember 2008-